SEKILAS BERITA
.:Selamat Datang di Website Dinas Perhubungan Kota Depok:.

Sosialisasi Sistem Angkutan Umum Massal

PDF 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok bersiap melakukan transformasi penting angkutan umum massal. Hal ini dimaksudkan dalam rangka revitalisasi transportasi di Kota Depok agar lebih nyaman, aman, serta dengan harga yang terjangkau.

Demikian dikatakan Kepala Dishub Kota Depok, Gandara Budiana, saat sosialisasi sistem angkutan umum massal Kota Depok, di Hotel Bumiwiyata, Margonda, Depok, Selasa (29/3/2016). Gandara menjelaskan bahwa kedepannya Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta ini akan berupaya membuat sarana trasportasi umum massal yang terkoneksi.

“Dengan sistem jaringan angkutan umum yang ada sudah ada di Kota Depok akan kita tingkatkan kembali agar bisa terhubung dengan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Depok,” jelas Gandara.

Dikatakan olehnya, saat ini jaringan trayek angkutan kota dan perbatasan di Kota Depok antara lain dimulai dari dua terminal, yakni terminal Margonda dan Terminal Sawangan. Sedangkan untuk trayek angkutan perkotaan dalam Kota Depok setidaknya terdapat 22 trayek, angkutan perkotaan melampaui 1 Provinsi (ke Jakarta) ada 43 trayek, angkutan AKDP sebanyak 7 trayek, angkutan AKAP ada 2 trayek, dan angkutan pemadu moda terdapat 1 trayek.

Saat ini pun, ucap Gandara, Dishub telah mengembangkan Trans Jabodetabek, yang sudah beroperasi dengan rute terminal Depok, Juanda, Cawang, hingga berakhir di Terminal Grogol. Kedepan, Dishub Depok bersiap dengan pengembangan angkutan pemadu moda dengan rencana pembuatan rute Cinere-Bandara Soetta, dan Terminal Jatijajar-Bandara Soetta.

“Nantinya, apabila stasiun Jatijajar sudah selesai pembangunannya, akan kami pakai juga sebagai salah satu jalur angkutan pemadu moda yang mengarah ke Bandara,” tandas pria yang pernah menjabat Kepala Satpol PP tersebut.

Sementara itu, sosialisasi yang dihadiri oleh pakar transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gunadarma, Dishubtrans DKI Jakarta, perwakilan Organda, Perwakilan Badan Pengelola Trans Jabodetabek (BPTJ), Dishub Kota Tangsel, dan Dishub Kabupaten Bogor ini memberikan saran dan masukan pada Dishub Kota Depok mengenai perencanaan transportasi umum massal yang akan mulai dipersiapkan serta terintegrasi dengan kabupaten/kota yang bersinggungan langsung dengan Kota Depok.

 

Pembinaan Operator Angkutan Umum Kota Depok

PDF 

Rabu 23/03/2016 ; Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mengundang sekitar 50 peserta untuk mengikuti sosialisasi dan pembinaan operator angkutan umum. Bertempat di Graha Insan Cita, peserta terdiri para pengusaha angkutan umum, leasing, danstakeholder lainnya. Kepala Bidang Angkutan Dishub, Anton Taufani, mengungkapkan kegiatan pembinaan yang rutin dilaksanakan ini diharapkan sebagai ajang cerita dan berbagi cerita seputar penyelenggaraan angkutan umum di Kota Depok.

“Kami ingin meningkatkan pemahaman dalam penyelenggaraan angkutan umum di Kota Depok, sehingga kami dapat memberikan pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Anton, Rabu (23/3/2016).

Beberapa hal yang dibahas dalam pembinaan, bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Walikota (Perwa) Depok Nomor 08 tahun 2015 tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang, dengan kendaraan bermotor umum di Kota Depok.

Secara umum dijelaskan mengenai beberapa hal mendasar terkait dengan penyelenggaraan angkutan penumpang umum, khususnya di Kota Depok. Aturan tersebut meliputi pola kepemilikan, sistem lelang dalam pengisian armada, persyaratan minimal pelayanan angkutan umum (pengemudi dan kendaraan), sampai dengan batasan umur kendaraan yang boleh beroperasi di Kota Depok sebagai angkutan penumpang umum.

“Pembinaan ini menjadi sarana dan ajang yang sangat penting bagi peningkatan kualitas angkutan umum di Kota Depok. Diharapkan pula dari forum ini timbul sinergitas yang erat antara pemerintah dan operator angkutan serta stakeholder terkait lainnya,” tutup Anton seraya berharap.

 

 

Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2016

PDF 

18/02/2016, Dinas Perhubungan Kota Depok menyelenggarakan Forum OPD bertempat di Gedung Sasono Mulyo. Acara dimulai pada pukul 09.00. Prinsip penyelenggaraan Forum OPD adalah untuk membahas daftar prioritas kegiatan di wilayah kecamatan dan kegiatan kota menurut fungsi OPD yang akan didanai melalui melalui APBD kota maupun sumber lainnya. Peserta terdiri dari delegasi kecamatan, perwakilan kepolisian atau kelompok masyarakat tingkat kota yang terkait langsung dengan fungsi OPD Dinas Perhubungan Kota Depok.

Forum OPD diawali dengan ekspos Dinas Perhubungan Pembukaan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Drs. R. Gandara Budiana, kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan, memaparkan evaluasi kegiatan tahun 2017, rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2017 serta indikasi kegiatan tahun 2017 berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2016 - 2021, serta usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Rencana usulan kegiatan 2017 tidak terlepas dari visi misi Kota Depok berdasarkan RPJMD maupun berdasarkan visi misi Dinas Perhubungan tahun 2016 - 2021 yaitu “Terwujudnya transportasi yang nyaman dan berkelanjutan menuju Kota Depok yang maju dan sejahtera” dengan misi mewujudkan sarana dan prasarana transportasi di Kota Depok untuk memperlancar aktifitas masyarakat serta meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang memadai melalui manajemen transportasi terpadu dan modern yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Narasumber dari Polres Depok yang wakili oleh Kanit Dikyasa oleh Rasman disampaikan kondisi dan permasalahan lalu lintas terkait dengan situasi Kota Depok, kecelakaan lalu lintas dan hal-hal yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

Sementara pada sesi diskusi peserta begitu aktif menyampaikan pertanyaan sehingga perlu dibatasasi dengan waktu. Umumnya dibahas tentang kebijakan lalu lintas meliputi : terminal, jembatan penyeberangan orang, rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum. Masalah terminal terpadu dan kelanjutan pembangunan terminal Jatijajar.

Dari kesepakatan Forum OPD Dinas Perhubungan Kota Depok melahirkan kesepakatan yaitu menjadikan prioritas indikasi program yang tertuang dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Depok, hasil musrenbang kecamatan dan penajaman program kegiatan yang berkembang pada sesi diskusi Forum OPD tersebut.

Copyright © Dinas Perhubungan 2016

& .