SEKILAS BERITA
.:Selamat Datang di Website Dinas Perhubungan Kota Depok:.

Dishub Menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Bogor

06/11/2014 ; Dinas Perhubungan Kota Depok menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Bogor yang bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, dalam kesempatan ini membahas tentang Raperda.

Pembinaan Operator Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2014

 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mengadakan pembinaan operator angkutan umum yang dilaksanakan di Pusdiklat Graha Insan Cita selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 s.d 29 Oktober 2014 ,maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana penyampaian informasi berbagai peraturan dan ajang tukar pikiran antara pemerintah sebagai Regulator dan Angkutan penumpang umum sebagai pelaksana regulasi sehingga diharapkan terjadi sinergitas antara Regulator dan operator dalam mewujudkan pelayanan jasa angkutan penumpang yang lebih baik di Kota Depok.

Sasaran kegiatan ini adalah :

a. Operator/pemilik angkutan penumpang umum trayek dalam kota depok sejumlah 2 (hari) x @ 40 orang = 80 orang

b. Operator/pemilik angkutan penumpang umum trayek lintas batas Jadebotabek sejumlah 1 (hari) x @ 40 orang

Penyajian materi dibagi 3 kelompok yaitu :

1. Dari Dinas Perhubungan tentang Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kota Depok;

2. Sektor Perkoperasian tentang Perkoperasian;

3. Samsat tentang Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Dalam kesempatan ini dijelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah memberikan surat edaran agar per Januari 2017 nanti hal ini sudah wajib dilaksanakan dan terhitung mulai Januari 2015 nanti para pemilik usaha angkutan umum  diharapkan sudah memberikan pernyataan yang isinya siap beralih dari perorangan menjadi badan hukum. Nantinya badan hukum yang menyelenggarakan angkutan umum dalam trayek perkotaan dapat melayani lebih dari satu trayek dan sebanyak-banyaknya lima trayek.

“Hal ini bertujuan agar kendaraan umum di Depok menjadi layak jalan dan layak pandang”

Ketentuan tentang standar pelayanan minimal juga menjadi satu hal yang dibahas, ada tiga standar pelayanan minimal yang harus diikuti, yaitu standar pelayanan minimal tentang kendaraan yang meliputi kendaraan harus layak jalan, penyediaan bak sampah dalam kendaraan, kaca tembus pandang 30 persen, lampu mahkota dan stiker jurusan. Standar terhadap pengemudi angkutan yaitu supir harus mengenakan seragam dan kartu pengenal, sedangkan standar pelayanan keselamatan mengharusan setiap angkutan umum menyediakan alat pemadam api ringan.

“Yang jelas Raperwa ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat pengguna angkutan umum”

Kegiatan pembinaan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan jumlah peserta 120 pemilik usaha angkutan umum. Dishub juga turut mengundang narasumber dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok, serta Samsat Kota Depok.

 

Pemerintah Kota Depok Tertibkan PKL, Kios, Bangunan Tanpa IMB di Terminal Terpadu Depok

Depok 08/10/2014 ; Pemerintah Kota Depok melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) , bangunan kios dan bangunan tanpa IMB dalam terminal terpadu Kota Depok sebanyak 123 kios dibongkar, termasuk 180 PKL didalam terminal serta bangunan tanpa IMB, Pembongkaran bangunan tersebut melibatkan 1.312 personil terdiri dari Satpol PP 200 orang, polresta depok 678 orang, Kodim Depok 125 orang, Dishub 130 orang, sedang OPD lainnya 179 orang.


Penertiban diawali dengan apel siaga pada jam 05.00 wib di balaikota, kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan liar, kios dan bangunan tanpa imb, proses penertiban ini secara umum berjalan lancar setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi dan peringatan, kegiatan pembongkaran ini didukung oleh 8 buah truk, 3 buah boldozer, pembongkaran ini diperkirakan dapat selesai pada hari ini.

Pada saat pembongkaran tersebut semua moda transportasi untuk sementara tidak masuk terminal, dan diarahkan langsung melewati terminal dan atau masuk jalan sejajar rel, diharapkan kamis 9 oktober 2014 pelayanan angkutan sudah dapat masuk terminal dengan beberapa rekayasa lalin.

 

Penertiban PKL, kios dan bangunan tanpa IMB ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan terminal modern, setelah adanya kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan Pihak ke tiga, dalam rangka mewujudkan terminal yang terintegrasi dengan pelayanan Kereta Api, sehingga peningkatan pelayanan angkutan dapat terwujud.


Copyright © Dinas Perhubungan 2015

& .